Pengurus RT 07 Periode 2021-2024

 Halo para SAI-ers

Udah masuk 2021 nih, gak kerasa kepengurusan RT juga udah berganti loh. Ngomong ngomong udah pada kenal belum sama pengurus yang baru? Yuk kita intip siapa siapa aja yang ada di kepengurusan RT yang baru

Gimana udah pada kenal belum sama pengurus yang baru. Semoga pengurus RT yang baru dapat melaksanakan tugasnya dengan amanah yaa...Selamat bekerja kepada pengurus yang baru.

RT Baru - Baru RT

Ketua RT kita sudah ganti loh... namanya Pak Bangbang Irawan... lagi nyari-nyari foto nya, eh ketemu foto ini. Keren juga nih RT. 

Foto Koleksi Pribadi LMJ

Semoga setelah pandemi, olahraga semakin berkembang, kegiatan bersama warga lebih sering lagi. Selamat bertugas Pak RT. Selamat bekerja, kami dukung untuk memajukan SAI tercinta.

Pengelola Baru Blog SAI

Assalaamu'alaikum para SAI-ers.

Tidak terasa, sudah 4mpat tahun blog SAI ini tidak pernah diisi. Baru teringat kembali, bahwa SAI sudah punya blog.

Ketua RT pun sudah berganti. Sekarang Pak Dr. Teguh Prawiro, MA dengan susunan pengurus yang akan dituliskan berikutnya oleh Pak Luqman.

Tampilan keren RT kita seperti ini loh. Pak Teguh ini orang paling ganteng di keluarganya. Sebab yang lainnya perempuan (isteri dan kedua anaknya).

Yang punya tampilan asli Pak Teguh mangga di-share ya...

Salam

Lina Miftahul Jannah

linamjannah@gmail.com

17an Warga SAI

Ayo semangat kemerdekaan...
Kebersamaan Warga Studio Alam Indah dalam rangka perayaan 70 tahun Indonesia merdeka

Bersama membangun Studio Alam Indah...Bekerja, bekerja, dan bekerja

Gaya pak Wahyudin: Aseekk...

Juara 1 dan 2 pingpong

Lomba makan kerupuk

Berpose sejenak sambil ngadem

Mari dukung generasi muda yang kreatif untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa.

MERDEKA.

Dari SAI untuk Bangsa

Susahnya jadi pengurus RT

Banyak RT atau RW di Kota, yang menurut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebenarnya sudah tidak sesuai, alias terlalu besar. 

Kasihan loh. RT yang seharusnya guyub jadinya tidak maksimal kerjanya karena terlalu luasnya daerah jangkauan. Misalnya, pada Pasal 2 Perda ini disebutkan bahwa:

"Setiap RT terdiri dari sekurang-kurang 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) Kepala Keluarga", artinya kalau sudah lebih dari 60 KK lebih baik bentuk RT baru.

Tugas pengurus RT pun ternyata berat loh. Lihat Pasal 4:

Pengurus RT berkewajiban untuk :

1. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
   
2. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
   
3. membina kerukunan hidup warga;
   
4. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit enam bulan sekali kepada musyawarah warga;
   
5. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Kelurahan 
   

Kalau lihat kewajiban seperti ini, saya yakin, tidak satupun orang yang mau dengan lapang dada menjadi pengurus RT.

Biasanya, kalau sudah sekali menjadi pengurus RT, bakal kepilih lagi untuk periode berikutnya. Nah loh! Capek dong. Pasal 7 dan Pasal 8 menyebutkan:

Pasal 7- Masa Bhakti Pengurus RT ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kesepakatan warga dalam musyawarah warga setempat.

Warga sih biasanya dengan senang hati akan meminta yang lama dengan alasan: Yang Berhak Dicalonkan Adalah Yang Berpengalaman. 

Pasal 8 - 

Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :

1. 1. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
      
   2. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
      

Masalahnya, apakah orang yang berdomisili di RT tersebut sudah ber KTP RT tersebut? Banyak orang yang tidak mau pindah KTP karena alasan kesulitan mengurus administrasi yang lainnya. Jadi... siap-siaplah orang yang punya KTP dipilih menjadi pengurus RT.

Mau tahu Perda lengkapnya? Berikut tautannya...

http://www.depok.go.id/perda/Tahun%202002%20Nomor%2010%20Tentang%20Pedoman%20Pembentukan%20%20RT,%20%20RW%20Dan%20LPM.pdf

Sudahkah membayar PBB 2014?

Bagi warga Perumahan Studio Alam Indah, saat ini Surat Pemberitahuan PBB 2014 sudah dapat diambil di Sekretaris RT (masih Pak Yasin loh). Kalau hari kerja, sebelum pukul 7 pagi atau sesudah pukul 21 malam. Kalau libur, mudah-mudahan Pak Yasin tidak keluar kota.

Sebagai informasi, banyak bangunan dan tanah yang SP PBB tahun ini tidak ada di Pak Yasin, termasuk punya Pak Yasin sendiri. Bagaimana kalau tidak ada atau malas mengambil? Gampang. Bapak/Ibu tinggal membayar melalui teller dengan memberikan NOP (Nomor Obyek Pajak) nya saja. NOP ini tidak akan berubah kok.

Nah, jangan lupa, setelah membayar, bukti bayarnya disimpan dengan baik ya. Ingat loh, kalau mengurus surat-surat ke kelurahan diminta membawa: fotokopi setoran PBB dan setoran iuran listrik.

Kalau sudah membayar, kita akan diberi bukti disertai dengan stiker seperti ini:

Apakah Bapak/Ibu tertarik mendapatkannya?

Kalau buat saya, maaf saja. Stiker ini tidak akan pernah saya tempel di dinding rumah saya. Selain motifnya gak menarik, terus gunanya apa? Aneh aja kok ucapan terimakasih dipajang sendiri di rumah kita.

Ada satu informasi lagi, bagi Bapak/Ibu yang perlu informasi tentang Peraturan Walikota Depok Nomor 45 dan 46 Tahun 2013, keduanya terkait dengan:

- Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Kota Depok. 
http://pbb-bphtb.depok.go.id/sourcefile/Peraturan%20Walikota%20Depok%20Nomor%2045%20Tahun%202013.pdf
-Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok 

http://pbb-bphtb.depok.go.id/sourcefile/Peraturan%20Walikota%20Depok%20Nomor%2046%20Tahun%202013.pdf

silakan mengunduh masing-masing pada alamat tersedia. 

Saya teruskan juga informasi dari depokinteraktif.com yang menguraikan bahwa 

Mengurus PBB di Kota Depok, Mudah dan Gratis

Posted by Redaksi on 06/12/2012

PBB merupakan pajak massal yang dikenakan kepada seluruh lapisan masyarakat dan dilakukan dengan cara official asessment, yaitu pihak fiskus (Pemerintah) menetapkan besaran PBB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka status PBB resmi beralih dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Depok segera menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang mengatur ketentuan semua pajak daerah termasuk PBB dan Peraturan Walikota Depok Nomor 45 Tahun 2011 yang mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan PBB di Kota Depok. Oleh karenanya, mulai tanggal 1 Januari 2012, PBB di Kota Depok resmi di kelola oleh Pemerintah Kota Depok. Pengelolaan PBB di Pemerintah Kota Depok dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan II, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang beralamat di Perkantoran Balai Kota Depok, Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok.

Pelayanan PBB yang dilakukan Pemerintah Kota Depok meliputi pemberian penjelasan dan penyelesaian urusan PBB kepada wajib pajak terhadap laporan/pengaduan/permohonan baik langsung maupun tidak langsung, antara lain :

1) Salinan SPPT/SKP/STP;
2) Pembetulan PBB;
3) Pendaftaran Objek Pajak baru;
4) Mutasi Objek/Subjek Pajak;
5) Penundaan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
6) Penerbitan Surat Keterangan Lunas;
7) Keberatan PBB;
 Pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
9) Pengurangan denda administrasi PBB
10) Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB;
11) Pengurangan PBB terutang;
12) Kompensasi PBB;
13) Keberatan penunjukkan sebagai Wajib Pajak;
14) Pembatalan SPPT/SKP/STP;
15) Penentuan kembali jatuh tempo pembayaran.

Terkait dengan persyaratan dokumen yang harus disertakan dalam setiap pelayanan pengurusan PBB dan BPHTB dapat dilihat di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Bidang Pendapatan II, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Perkantoran Balai Kota Depok, Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok atau dengan menghubungi nomor telepon 021-26888940 atau dapat dilihat di http://www. pbb.bphtb.depok.go.id yang masih dalam tahap pembangunan.

Khusus untuk pelayanan pembayaran PBB di Kota Depok dapat dilakukan di 11 Kantor Kecamatan di Depok dan di Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok, Bidang Pendapatan II, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Perkantoran Balai Kota Depok, Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok. Pembayaran PBB di Kota Depok langsung dilayani oleh Bank Jabar Banten yang menempatkan personalnya di tempat pembayaran tersebut.

Jenis pelayanan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja atau paling lama 2 (dua) hari kerja, antara lain: permohonan salinan SPPT/SKP/STP dan pemberian informasi yang berhubungan dengan urusan PBB. Jenis pelayanan yang karena sifatnya tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, antara lain: keberatan atas pajak terutang, keberatan atas penunjukkan sebagai wajib pajak, pengurangan atas pajak terutang, pengurangan atas dendan administrasi, pendaftaran objek pajak baru, Mutasi objek/subjek pajak, pembatalan SPPT/SKP/STP, restitusi/kompensasi. Urusan pelayanan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja tersebut, penyelesaiannya tetap diusahakan dalam waktu singkat tanpa menunggu batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan perundangan yang berlaku.

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah menetapkan tata cara pemberian pelayanan urusan PBB dan BPHTB, antara lain bahwa pelayanan diberikan dengan GRATIS dan petugas tempat pelayanan PBB dan BPHTB tidak dibenarkan/boleh memungut biaya atas jasa pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Meskipun pelayanan diberikan dengan gratis dan petugas dilarang memungut biaya, tetapi kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan professional sesuai tatacara yang berlaku.

Dengan memberikan pelayanan urusan PBB yang terbaik kepada masyarakat wajib pajak, diharapkan wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakan PBBnya.(rnd)

Filed in: Ekonomi, Headline, Pembangunan

Komentar saya: APA IYA??? Apakah Bapak/Ibu ada yang punya pengalaman yang bisa dibagi? 

Lina Miftahul Jannah

Alhamdulillah, Keamanan Lebaran Kondusif

Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena liburan panjang lebaran tahun 2013 ini suasana perumahan aman kondusif. Mulai H-3 hingga H+3, tak ada gangguan keamanan signifikan di perumahan Studio Alam Indah (SAI) Sukmajaya. Kondisi aman ini terjadi berkat kerjasama semua warga SAI, baik yang pulang mudik maupun yang tidak.

Selama libur panjang Idul Fitri, sebagian besar warga memilih mudik ke kampung halaman. Sebagian lagi memilih tinggal di rumah keluarga di Jakarta. Tetapi sebagian tetap berada di kompleks perumahan.

Antisipasi yang sudah direncanakan sejak awal turut berkontribusi pada kondusivitas keamanan. Warga yang hendak pulang mengisi formulir yang disediakan petugas RT, dan ada yang memberitahukan secara lisan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari petugas keamanan, ada 22 formulir isian mudik yang tercatat diserahkan ke pos sekuriti. Di masa mendatang, kepatuhan warga untuk mengisi dan mengembalikan formulir ini perlu ditingkatkan.

Gangguan yang terjadi dalam periode itu adalah gangguan alam. Hujan deras mengguyur kawasan Depok pada malam menjelang lebaran, sehingga banjir sekitar 30 cm di beberapa tempat, tetapi cepat surut. Banjir ini diperkirakan karena saluran got mampet. Akibat yang paling fatal adalah bobolnya tembok pembatas dari perumahan Nuansa Hijau. Ini yang kesekian kalinya terjadi. Perumahan ini diduga tak punya saluran pembuangan yang memadai (Agust2013).